Dua tim asal Solo kembali menerima hasil buruk yang membuat hati pasoepati terluka. Persis Solo tahun ini mesti turun kasta ke divisi satu karena berada di posisi dasar klasemen akhir kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia. Solo FC yang berkompetisi di Liga Primer pun mengalami hasil serupa, hanya bercokol di posisi 14 klasemen paruh pertama Liga Primer dengan rentetan kekalahan yang di alami.
Menilik perjalanan Nasib tragis Persis Solo bermula ketika pemerintah Kota Solo tidak berani mengucurkan dana APBD untuk Sepakbola karen terbentur aturan Mendagri yang melarang penggunaan dana APBD untuk klub sepakbola profesional. Di saat tim asal kota lain masih mengakali aturan tersebut, dua musim Persis Solo lebih berani dengan tampil di kompetisi tanpa dana APBD.
Namun hasilnya sudah bisa di tebak, Persis Solo menjadi bulan-bulanan tim lawan yang jauh lebih siap dan jauh lebih berpengalaman dalam “menyapa” wasit yang memimpin pertandingan. Persis Solo sering di kerjai wasit saat partai tandang dan bahkan di partai tandang pun menjadi mainan wasit, puncaknya saat menjamu Persemalra Tual yang berakibat mogoknya pemain Persis Solo karena wasit sudah sangat keterlaluan.
Tidak bisa di pungkiri, Tim sepakbola tanpa dana harus siap menerima resiko terburuk bermain dengan pemain seadanya dan sering bermasalah dengan gaji pemain nya.
2012 tanpa APBD lagi?
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan bahwa klub sepak bola profesional di Indonesia tidak akan menerima dana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sikap Mendagri ini di kuatkan atas saran KPK yang mengindikasikan penggunaan Dana APBD rawan penyimpangan.
“Ini merupakan hasil kesepakatan kami dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, sehingga pada tahun 2012 mendatang, klub profesional tidak ada lagi menerima kucuran dana dari APBD,” kata Gamawan kepada wartawan usai pemaparan hasil kajian tentang penggunaan dana APBD untuk klub sepak bola di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/4) “Bola.net”
Senada dengan Mendagri, pendapat serupa juga di kemukakan Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, yang menentang penggunaan APBD untuk membiayai klub sepakbola Profesional. “Di negara manapun tim sepakbola itu sudah bisa mandiri. Sepakbola sudah menjadi industri yang mendatangkan keuntungan apalagi sekarang ada media dan perusahaan yang memasang iklan,” terang Pram. (Detiknews)
“Ya saya yakin ke depan harus ada ketegasan dari pemerintah sendiri. Perlu ada audit yang nantinya akan menunjukkan apakah ada penyalahgunaan anggaran itu selama ini,” tandas Pramono Anung seperti di lansir detiknews.
Bola Liar sekarang ada di pemerintah, beranikah pemerintah menghentikan APBD untuk sepakbola dan membimbing klub sepakbola profesional di Indonesia menghidupi diri tanpa bantuan APBD? Perlu kajian mendalam tentang hal ini karena pastinya akan banyak klub yang akan gulung tikar karena hal ini, namun jika itu untuk kemajuan sepakbola Indonesia, seharusnya pemerintah segera melakukan aturan yang jelas.
